Wacana Kenaikan Biaya Haji Rp 69 juta per Jemaah

Wacana Kenaikan Biaya Haji Rp 69 juta per Jemaah
Foto detik..com/ Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Luqman Hakim

Bidiknews24.com, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 menjadi Rp 69 juta per jemaah. Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Luqman Hakim menilai kenaikan biaya haji tahun ini seharusnya tak boleh melampaui angka Rp 55 juta.

Luqman menyampaikan usulan kenaikan biaya haji ini dipengaruhi oleh komponen biaya yang juga naik berdasarkan ketetapan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Mengingat kenaikan beberapa komponen biaya haji yang ditentukan oleh Pemerintah Saudi melalui Syarikah-Syarikahnya, mau tidak mau memang harus ada kenaikan jumlah biaya haji yang ditanggung tiap jemaah," kata Luqman dalam keterangan tertulis seperti dilansir detik,com, Jumat (20/1/2023).

Baca Juga : Indonesia diberikan Kuota Haji sebesar 221 ribu jemaah

Luqman menjelaskan alasan rentang kenaikan biaya haji pada tahun 2022 dengan tahun ini yang cukup jauh. Menurutnya, angka biaya haji tahun lalu harus memakan dana manfaat atau subsidi oleh BPKH dalam jumlah yang besar lantaran Pemerintah Saudi mendadak mengumumkan kenaikan biaya haji.

"Oleh karena itu, tidak ada lagi kesempatan bagi Pemerintah untuk melalukan penyesuaian biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah. Maka, mau tidak mau, akhirnya penggunaan dana manfaat yang dikelola BPKH naik drastis agar jemaah haji 2022 tetap bisa berangkat," lanjut dia.

Baca Juga :  Estimasi Biaya Haji 2023 usai Diusulkan

Sementara, lanjut Luqman, pihaknya mendapat laporan dari pemerintah, dalam hal ini BPKH, bahwa penyesuaian biaya haji tahun ini harus diterapkan agar dana haji yang dikelola BPKH tak terkuras habis. Menurut dia, jika biaya haji tak dinaikkan, BPKH bisa kolaps alias bangkrut selang beberapa tahun ke depan.

"Nah, untuk keberangkatan haji 2023 dan seterusnya, tentu harus dilakukan penyesuaian biaya haji. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai dana haji yang dikelola BPKH terkuras habis untuk subsidi biaya haji beberapa tahun ke depan," ujar Luqman.

"Dana haji yang dikelola BPKH berasal dari setoran awal calon jemaah haji yang menunggu antrean berangkat. Karena itu, negara harus memastikan setiap calon jamaah haji yang sudah memberikan setoran awal dan dananya dikelola BPKH dapat berangkat haji pada saatnya nanti. Jika tidak dilakukan kenaikan, artinya tetap Rp 39 juta per jemaah, diperkirakan tidak sampai 10 ke depan, BPKH akan kolaps alias bangkrut," sambungnya.

Luqman memastikan angka biaya haji 2023 usulan Kemenag akan dibahas secara mendalam bersama komisinya. Dia menghendaki kenaikan biaya haji tahun ini tak akan melampaui Rp 55 juta.

"Angka Rp 69 juta itu usulan pemerintah. Nanti akan dibahas secara mendalam bersama Komisi VIII DPR. Saya pastikan Komisi VIII DPR RI pasti menghitung seluruh faktor yang penting dipertimbangkan dalam memutuskan kenaikan biaya haji 2023," katanya.

"Menurut saya kenaikan biaya haji tahun 2023 yang ditanggung tiap jemaah tidak boleh melampaui angka Rp 55 juta. Saya merasa ini batas psikologis kenaikan biaya haji yang ditanggung tiap jemaah," sambungnya.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN