Skandal Pajak dan Bau Anyir Di Lapangan Banteng

Skandal Pajak dan Bau Anyir Di Lapangan Banteng
Foto : Munir Sara (TA DPR RI)

BidikNews24.com, Jakarta - Pasca era presiden SBY, tax ratio kita mangkrak di single digit. Baru di tahun 2022, tax ratio menanjak di 10,4%. Dorongan dari aktivitas perdagangan atau windfall ekspor, ikut mendorong capaian tax ratio.

Ini seperti blessing in disguise. Selama pandemi Covid-19, ekspor komoditas menjadi primadona dan menyumbang PDB hingga 25%. Aktivitas perdagangan yang tinggi memantik pertumbuhan revenue dari sisi kepabeanan, PPh & Ppn.

Dan baru kali ini, di tahun 2022, realisasi pajak RI tidak shortfall. Melampaui target dan outlook pemerintah. realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp.2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp.1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Dengan tax ratio 10,4%, menggambarkan, seluruh effort pemerintah, hanya mengungkit rasio pajak terhadap PDB sebesar 10,4%.

Kinerja pajak terhadap PDB tersebut masih jauh di bawah akhir masa jabatan SBY dimana tax ratio mencapai 13,7%. Hal ini menggambarkan, kemampuan pemerintah era Jokowi untuk menggali sumber pajak/potensi pajak masih rendah. Sekaligus merefleksikan, ada potensi pajak yang belum digali secara optimal.

Sebagai catatan, dari data OECD, tax ratio RI paling rendah dari rata-rata tax ratio  kawasan Asia Pasifik sebesar 21%. Tax Ratio RI juga rendah di bawah rata-rata negara Afrika di kisaran 16%. Problem Indonesia adalah law enforcement. Masih banyak mafia pajak. Bahkan itu datang dari dalam institusi pajak pemerintah / aparat pajak !

Lalu memasuki tahun 2023, terjadi huru hara di Dirjen pajak. Seakan membuka tabir, bahwa bahwa ada fraud di sektor pajak dengan nilai ratusan triliun rupiah. Dimulai dari fenomena Rafael dan borok fraud yang diungkap PPATK. Ada transaksi mencurigakan di ditubuh Dirjen Pajak dan Bea & Cukai yang melibatkan  460 pegawai pajak.

Halaman1 2 3

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN