Presiden Putin Dituding ‘Aktor’ Kejahatan Perang

Presiden Putin Dituding ‘Aktor’ Kejahatan Perang
Presiden Putin Dituding ‘Aktor’ Kejahatan Perang (Foto : Sasha Mordovets )

BidikNews24.com – International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional, menuding Presiden Rusia Vladimir Putin, sebagai aktor kejahatan perang. Tudingan ini, menyusul adanya surat penangkapan yang dikeluarkan ICC kepada Presiden Putin, agar bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa tindakan deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.

Langkah ICC tersebut memicu reaksi keras dari Kremlin, dengan Sekretaris Pers Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov menyebut tindakan itu "keterlaluan" dan "tidak dapat diterima", menurut media Rusia Interfax seperti dilansir jpnn.com sabtu, (18/03/2023) kemarin.

Disisi lain, Jaksa ICC Karim Khan mengatakan ada "alasan yang masuk akal" untuk meyakini bahwa Putin bertanggung jawab atas tindak pidana "deportasi dan pemindahan anak-anak Ukraina yang melanggar hukum" dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia.

Dilansir VoA Indonesia, kebijakan itu memang dapat mempersulit Putin dalam melakukan perjalanan ke mancanegara. Namun perintah itu sulit direalisasikan karena ICC tidak memiliki satuan kepolisian sendiri untuk menjalankan surat perintahnya. Akibatnya, keputusan penangkapan tersebut sepenuhnya bergantung pada negara-negara ICC.

Negara-negara tidak menerapkan keputusan itu, terutama jika ketetapan itu melibatkan kepala negara yang sedang menjabat seperti Putin.

Mantan pemimpin Sudan Omar al-Bashir berhasil melawat ke sejumlah negara anggota ICC, termasuk Afrika Selatan dan Yordania, meskipun negara-negara itu tunduk pada surat perintah ICC. Meski digulingkan pada 2019, Sudan belum menyerahkan Omar ke pengadilan.

ICC dapat mengajukan tuntutan terhadap Putin karena Ukraina telah menerima yurisdiksinya atas situasi saat ini, meskipun Kyiv juga bukan negara anggota ICC.

Namun Moskow menolak surat perintah penangkapan Putin tersebut. Rusia tidak mengekstradisi warganya dalam situasi apa pun.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia "tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini sehingga dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini tidak berlaku.”

Rusia sebenarnya menandatangani Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan ICC, tetapi tidak meratifikasinya menjadi anggota. Pada 2016.

Moskow memutuskan membatalkan persetujuannya atas perintah Putin, setelah ICC melakukan penyelidikan atas perang di Georgia pada 2008.

Putin tidak mungkin berakhir di pengadilan untuk kejahatan perang "kecuali ada perubahan rezim di Rusia,” kata Cecily Rose, asisten profesor hukum internasional publik di Universitas Leiden.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN