Pemkab Kudus Bongkar Warung Makan yang Jadi Sarang Esek-Esek

Pemkab Kudus Bongkar Warung Makan yang Jadi Sarang Esek-Esek
Ilustrasi Alat Berat

BiikNews24.com, Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus berhasil membongkar 34 warung makan yang diduga menjadi sarang esek-esek di sepanjang Jalan Lingkar Kencing Kudus. Selama ini, warung makan tersebut berkedok untuk aktivitas ilegal seperti prostitusi dan penjualan minuman keras.

Menurut Camat Jati, Fiza Akbar, dari 34 bangunan yang dibongkar, terdapat 23 warung makan yang diduga digunakan untuk aktivitas tidak senonoh tersebut. Selain itu, terdapat pula bangunan yang sebenarnya berfungsi sebagai bengkel.

Keberadaan tempat-tempat seperti ini dianggap mengganggu warga yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Dari pemilik bangunan yang dibongkar tersebut, didominasi oleh warga luar Kudus. Hanya empat orang saja yang ber-KTP Kudus. Sebelum dibongkar dengan alat berat, mereka sudah diberikan tiga surat peringatan untuk tidak melanjutkan aktivitas tersebut.

Namun, mereka tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut sehingga pemerintah setempat harus melakukan tindakan tegas.

Warga Kudus yang terkena dampak dari penertiban tersebut akan dicarikan solusi terbaik agar mereka tetap bisa berjualan di tempat lain yang tidak dilarang.

Namun, lokasi di sepanjang Jalan Lingkar Kencing Kudus merupakan lahan milik Dinas PUPR Kudus dan tidak diperuntukkan untuk berjualan maupun mendirikan bangunan lainnya. Oleh karena itu, instruksi dari Bupati Kudus harus dijalankan dengan menertibkan aktivitas tersebut.

Dilansir medcom.id, salah satu pemilik warung makan yang dibongkar, Nur Uma mengakui bahwa ia bukan warga Kudus dan baru berjualan selama satu tahun.

Ia menyatakan bahwa dirinya hanya berjualan nasi dan tidak menjual minuman keras ataupun menjajakan aktivitas prostitusi.

Setelah dibongkar, ia akan mencari tempat lain untuk berjualan, seperti di kota Demak.

Pembongkaran warung makan yang diduga menjadi tempat esek-esek ini menunjukkan tindakan tegas pemerintah untuk mengatasi kegiatan ilegal.

Pemerintah harus terus memperhatikan dan memantau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga keamanan dan kenyamanan warga dapat terjaga dengan baik.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN