Pelesiran Pimpinan & Karyawan Bank NTT Habiskan 17,4 Miliar

Pelesiran Pimpinan & Karyawan Bank NTT Habiskan 17,4 Miliar
Ilustrasi Perjalanan

BidikNews24.com, Jakarta – Skandal mega korupsi Bank NTT, mulai perlahan-lahan terkuak hingga membuat publik geram. Selama sepekan ini, publik seakan diingatkan kembali dengan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Direktur Utama Bank NTT, Alex Riwu Kaho dan Komisaris Utama, Juven Djojanan.

Sebut saja, kasus pembelian Medium Term Notes (MTN) atau Surat Hutang Jangka Menengah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) senilai Rp 50 Miliar, yang tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank NTT tahun 2017 lalu. Kedua,  pembuatan surat jalan atau SPJ fiktif oleh Komisaris Utama, untuk perjalanan dinas dari Kupang - Surabaya dan sebaliknya untuk beberapa kali perjalanan.

Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya BidikNews24.com menyebutkan, bahwa pelesiran yang berkedok perjalanan dinas Komisaris, jajaran Direksi dan karyawan Bank NTT pada tahun 2022, menghabiskan anggaran sebesar Rp. 17,4 miliar.

Baca Juga : Uang Rakyat 50 Miliar Raib, Dirut Bank NTT Bertanggungjawab!

Dana perjalanan dinas Komisaris, Dirut dan karyawan Bank NTT ini, terbilang fantastis di tengah kondisi ekonomi rakyat NTT yang mencekik pasca pandemi Covid-19. Apalagi, diperparah dengan stigma Provinsi NTT merupakan daerah termiskin.

Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa yang dikonfirmasi BidikNews24.com Minggu, (12/03/2023) menegaskan, biaya perjalanan dinas Komisaris, Jajaran Direksi dan karyawan Bank NTT terlampau fantastis untuk ukuran sebuah bank yang tengah menghadapi ancaman penurunan status dari BPD menjadi BPR.

Kasus ini membuat rakyat Nusa Tenggara Timur geram. Sebab, mereka diduga menghabiskan uang rakyat hanya untuk bersenang-senang.

Selain itu, perjalanan dinas Dirut Bank NTT, Alex Riwu Kaho, bahkan disebutkan melebihi jumlah hari kerja dalam setahun.

Baca Juga : Bank NTT Diduga Sarang 'Bandit', Daerah Merugi Hingga 50 Miliar

“ Mangkirnya Dirut Bank NTT dari  Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan DPRD NTT memperlihatkan kepada publik bahwa, Wakil Rakyat NTT sungguh-sungguh dipermalukan dan dikangkangi. Pantas dan wajar jika DPRD NTT menggunakan Hak Angket sekaligus melaporkannya ke KPK RI jika ada temuan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Goa.

Goa mendesak DPRD NTT, segera melakukan Hak Angket dan melaporkan kasus dugaan korupsi berjamaah Bank NTT ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat NTT.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu menegaskan, hingga saat ini DPRD NTT masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, untuk mengetahui urgensi perjalanan dinas yang menghabiskan uang rakyat senilai Rp.17,4 miliar tersebut.

Baca Juga : Resistensi Publik di Tengah Isu Dugaan Korupsi Bank NTT

" Kami menunggu hasil audit dari BPK. Apa urgensinya? Karena jika yang dikeluarkan besar, pasti masuknya akan lebih besar," Ujar Hugo seperti dilansir ntthits.com Senin, (06/02/2023) kemarin.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN