Pelaku Usaha Mikro di Bogor Ikut Sosialisasi QRIS

Pelaku Usaha Mikro di Bogor Ikut Sosialisasi QRIS
Foto: Sosilisasi QRIS BI Kabar bersama Anggota DPR RI Komisi Xi Primus Yustisio, MAP

Bidiknews24.com, Bogor-Kegiatan sosialisasi QRIS bersama BI di Kabupaten Bogor adalah kali ke-5 anggota DPR RI Primus Yustisio bersama Bank Indonesia (BI), melakukan Quick Respon Indonesia Standar (QRIS) di Kabupaten Bogor. Kali ini dilaksanakan di Kp. Joglo Desa Sadeng Kec.Leuwisadeng Kabupaten Bogor pada Selasa, (20/12/2022).

Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar bapak Jeffri D Putra katakana, QRIS merupakan salah satu bentuk digitalisasi sistem pembayaran yang diluncurkan BI sejak tahun 2019. Dengan adanya QRIS ini menurutnya, pelaku usaha atau merchant dan masyarakat memperoleh kemudahan dalam melakukan pembayaran.

Diantara kemudahan menggunakan QRIS menurut Jefri, Manfaat lain dari QRIS yaitu mengurangi risiko peredaran uang palsu. QRIS merupakan metode cashless yang artinya tidak membutuhkan uang fisik dalam proses transaksi. Dengan demikian, kemungkinan mendapatkan yang palsu bagi pedagang menjadi semakin kecil.

Bagi masyarakat atau konsumen, dengan adanya QRIS, cukup dengan satu aplikasi, dia bisa gunakan untuk semua jenis platform pembayaran, karena QRIS sudah terintegrasi dengan berbagai platform pembayaran. Selain itu, penggunaan QRIS juga lebih higienis, karena terhindar dari kuman, karena uang kertas atau logam yang sering berpindah tangan.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Komisi XI, Primus Yustisio katakana, sejak adanya QRIS, dia merasa sangat percaya diri kemana-mana tidak memegang dompet. Karena cukup dengan QRIS ia bisa bertransaksi untuk berbagai kebutuhannya. Ini sebagai salah satu contoh kemudahan QRIS menurutnya.

Ia juga berharap, agar BI terus melakukan inovasi dalam sistem pembayaran nasional, sebagai salah satu wujud transmisi kebijakan moneter BI. Namun ia berharap, dengan adanya inovasi dalam sistem pembayaran digital ini harus disertai dengan peningkatan literasi. Mengutip data OJK, ia katakana saat ini dari 50% masyarakat yang literasi keuangannya buruk. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi seperti ini berguna bagi peningkatan literasi masyarakat terkait dengan berbagai produk keuangan dan sistem pembayaran.

Ia pun berharap agar digitalisasi sistem pembayaran ini juga disertai dengan sistem perlindungan yang baik pada konsumen. "Dalam rangka menciptakan keamanan dalam produk teknologi dalam inovasi sistem pembayaran. Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan," pungkasnya. 

Penulis: Munir Sara

 

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN