Menyoal Sederet Skandal Pajak Hingga Temuan 300 Triliun

Menyoal Sederet Skandal Pajak Hingga Temuan 300 Triliun
Skandal Pajak Hingga Temuan 300 Triliun

BidikNews24.com, Jakarta – Transaksi mencurigakan di lingkaran Kementerian Keuangan senilai Rp 300 Triliun, hingga saat ini masih menuai sorotan publik. Pergerakan uang yang tidak wajar melalui skandal pajak, bukan pertama kali terjadi di lingkaran Ditjen Pajak dan bea cukai.

Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2005 - 2019 sedikitnya terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menunjukan kongkalikong antara pihak pemerintah dan swasta. Dari seluruh kasus tersebut, terdapat 24 orang pegawai pajak yang terlibat.

Modus umum dalam praktik korupsi pajak adalah suap menyuap. Total nilai suap dari keseluruhan kasus tersebut mencapai Rp 160 miliar. Ini tentu belum dihitung nilai kerugian negara akibat berkurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak korporasi.

Ada setidaknya tiga kasus korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil di DJP dan pernah menarik perhatian publik. Pertama, kasus yang menjerat Gayus Tambunan, pegawai negeri sipil di DJP yang diketahui menerima suap dan gratifikasi hingga Rp 925 juta, US$ 659,800, dan Sin$9,6 juta, serta melakukan pencucian uang. 

Kedua, kasus yang menjerat mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII DJP Kemenkeu Bahasyim Assifie. Ia terbukti menerima suap senilai Rp 1 miliar dan terbukti melakukan pencucian uang. Ketiga, kasus yang menjerat Dhana Widyatmika, pegawai di DJP yang terbukti menerima gratifikasi dengan total nilai Rp2,5 miliar, melakukan pemerasan, dan melakukan pencucian uang.

Baca Juga: Skandal Pajak dan Bau Anyir Di Lapangan Banteng

Lagi-lagi, di Tahun 2023, publik dihebokan kembali dengan trankasi mencurigakan senilai Rp. 300 Triliun di lingkungan Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Pergerakan uang yang tidak wajar ini, diungkapkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Menurut Mahfud, pergerakan uang besar itu mengacu terjadi sepanjang 2009 hingga 2023. Setidaknya, terdapat 160 laporan dan melibatkan 460 orang terkait Rp 300 triliun tersebut.

Baca Juga: DPD RI Soroti Transaksi Gelap Di Kemenkeu

"Itu tahun 2009 sampai 2023, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya," ujar Mahfud seperti dilansir Kompas.com Rabu (8/3/2023) kemarin.

Halaman1 2

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN