Menkes Geram Para Dokter Berebut Lahan Praktik

Menkes Geram Para Dokter Berebut Lahan Praktik
Foto: Menteri Kesehatan, Budi Gunandi Sadikin, Geram Para Dokter Berebut Lahan Praktik

BidikNews24.com, Jakarta – Sederet masalah krusial dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, salah satunya mengenai rebutan lahan praktik di kalangan para dokter, hingga saat ini masih menuai polemik.

Di tengah polemik tersebut, para dokter tampak sibuk merebut lahan praktik, ketimbang berpikir soal kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Prilaku sejumlah dokter yang kerap meributkan wewenang masing-masing berdasarkan jenis spesialis yang diemban, memantik kemarahan Menteri Kesehatan, Budi Gunandi Sadikin.

Misalnya saja, proses pemeriksaan seperti USG di puskesmas. Hal 'sesimpel' melihat jenis kelamin bayi melalui USG, disebutnya tak bisa sembarangan dilakukan dokter.

Baca Juga: Menkominfo Di Bidik Dalam Pusaran Korupsi BTS

Melalui halaman Facebook Kompas.com sabtu, (18/03/2023), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku geram ketika berusaha menyelesaikan masalah persinggungan atau 'rebutan lahan' pelayanan yang melibatkan profesi para dokter di rumah sakit. Sementara disisi lain,

masalah ini menjadi salah satu yang ingin ia selesaikan.

Budi menyayangkan prilaku beberapa dokter yang berebutan lahan praktik ketimbang memikirkan masyarakat. Ia mencontohkan salah satu kejadian dalam pemeriksaan USG untuk melihat jenis kelamin bayi saja, tidak bisa sembarangan dokter melakukan.

Dokter umum yang seharusnya bisa mengecek jenis kelamin bayi tersebut, justru tidak berani melakukan karena bukan berada di dalam wewenangnya. Pemeriksaan itu dilakukan oleh dokter spesialis lain.

"Misalnya USG, USG (untuk melihat jenis kelamin) laki-laki atau perempuan. Bisa periksa enggak? (Dokternya jawab), 'Oh, kita bisa Pak.

Cuma enggak takut Pak kita ditangkap. (Ditanya lagi), 'Sama IDI bukan?. 'Bukan sama IDI sih'. Kenapa? karena bukan kompetensi kita untuk bisa lihat apakah ini laki-laki atau perempuan," Kesal Budi.

Menurutnya, hal ini merupakan perilaku yang salah. Pembagian kompetensi antar dokter dibutuhkan demi memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.

Disisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah memperbaiki persinggungan tersebut.

Budi berharap, para dokter lebih fokus kepada masyarakat sehingga ada keputusan yang tepat antara pemerintah dan organisasi profesi.

 

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN