Menelisik Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri Di Tangan Dewas KPK

Menelisik Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri Di Tangan Dewas KPK
Foto wowkeren.com: Ketua KPK Firli Bahuri

BidikNews24.Com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri, untuk kesekian kalinya berurusan dengan Dewan Pengawas KPK, atas dugaan pelanggaran kode etik. Lagi-lagi, Firli Kembali dilaporkan mantan Direktur Penyelidikan KPK, Birgjen Endar Priantoro, menyusul pencopotanya sebagai Direktur Penyelidikan KPk yang dinilai melanggar prosedur dan kode etik.

Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan surat tugas memperpanjang masa tugas Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Seperti dilansir kompas.id, Ketua KPK Firli Bahuri Kembali di laporkan oleh kalangan masyarakat sipil bersama sejumlah mantan pimpinan KPK, terkait dugaan pelanggaran kode etik pada Senin (10/4/2023). 

Mereka di antaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad serta mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Bambang Widjojanto. Dua mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, juga turut mengantarkan laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

”Inti laporannya adalah potensi pelanggaran yang terjadi, baik etik maupun pidana yang dilakukan oleh Firli Bahuri dalam hal ini sebagai Ketua KPK. Di dalam kronologis, kami bercerita juga sepanjang kariernya,” Ujar Saut Situmorang mantan Wakil Ketua KPK 2015-2019.

Baca Juga: Kapolri: Brigjen Endar Masih Anggota KPK

Sebelum menyampaikan laporan ke Dewas KPK, para mantan petinggi lembaga antirasuah itu berorasi di depan Gedung KPK. Mereka berunjuk rasa bersama sejumlah mantan pegawai KPK serta pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Public Virtue Research Institute, dan lainnya.

Setidaknya ada lima dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan kepada Dewas KPK. Salah satunya dugaan bahwa Firli telah membocorkan dokumen hasil penyelidikan perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2020-2022 di Kementerian ESDM. Selain itu, Firli juga dilaporkan telah mengembalikan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigadir Jenderal (Pol) Endar Priantoro ke institusi asalnya dengan sewenang-wenang.

Bukan hanya itu, mereka juga mengadukan dugaan pelanggaran etik Firli pada masa lalu. Dari dugaan kerap bertemu dengan pihak yang sedang beperkara secara tertutup hingga penerimaan gratifikasi untuk menyewa helikopter.

Budi Santoso menegaskan, tidak hanya sekali Firli dituduh melanggar etik. Sejak menjadi Deputi Penindakan KPK, Firli pernah terbukti melakukan pelanggaran etik. Selain melanggar etik, Firli juga diduga melanggar tindak pidana karena telah membocorkan dokumen hasil penyelidikan.

 ”Saya sebagai penasihat KPK pernah memproses pengaduan terkait Firli dan putusan waktu itu setelah melalui proses panjang, itu adalah pelanggaran etik berat,” ujar Budi.

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap, Dewas KPK bekerja profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk mendalami laporan tersebut. Tujuannya agar marwah KPK kembali ke tempat semula, menjadi penegak hukum antikorupsi yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN