Menakar Urgensi Pembentukan Satgas Transaksi Janggal 349 T

Menakar Urgensi Pembentukan Satgas Transaksi Janggal 349 T
Foto: Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman

BidikNews24.com, Jakarta – Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU), telah mengambil langkah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengungkap transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

Langkah yang dimabil KNK-PP-TPPU ini, mendapat reaksi beragam dari sejumlah anggota Komisi III DPR. Sebab, pembentukan Satgas untuk mengungkap tuntas transaksi mencurigakan senilai Rp349 Triliun ini, dinilai tidak efektif dan efisien.

Disisi lain Komisi III DPR berpandangan bahwaa, Komite TPPU yang sudah dibentuk, mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama untuk melakukan pendalaman hasil transaksi yang ada di PPATK. Sehingga, pembentukan Satgas dinilainya tidak urgen dan hanya membuang-buang waktu.

Sorotan terkait pembentukan Satgas datang dari sejumlah Anggota Komisi III DPR, salah satunya politisi Partai Demokrat Benny K Harman.

Baca Juga: Jalan Panjang Ungkap Transaksi Janggal 349 Triliun

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR Bersama Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Benny menyinggung soal anggota satgas pengusutan kasus transaksi Rp 349 triliun. Benny mengaku langsung tak semangat melihat daftar anggota satgas.

"Saya mendukung satgas, tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggota siapa, kok itu-itu juga," Ungkap Benny seperti dilansir detikcom senin, (11/4/2023).

Politikus Demokrat ini kemudian mengusulkan agar dibentuk satgas independen. Dia menyebut saat ini banyak yang menunggu harapan agar transaksi janggal Rp 349 triliun menjadi terang.

"Kalau bisa satgas independen, tim fact finding, kalau mau. Saya alergi dengan satgas, banyak satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua, jadi kalau sungguh-sungguh pemerintah, bentuklah satgas independen, mengapa? Ya yang sumber masalahnya anggota-anggota bapak tadi," tegas Benny.

Benny menambahkan, sejumlah institusi yang tergabung dalam Satgas tersebut, justru menjadi sumber masalah selama ini. Sejumlah institusi tersebut diantaranya, PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, serta Kemenko Polhukam.

"Ketika bapak bentuk satgas mereka diajak lagi jadi anggota, saya ndak bisa, kita ini lagi membangun optimisme, membangun harapan, oleh sebab itu kalau ada kesungguhan itu jalannya, manakala tidak cukup saya dukung Pak Sudding, Pak Ketua, kita gunakan hak angket, hak angket itu adalah hak dewan, pengusulnya bisa komisi, bisa gabungan anggota sekian banyak lalu usulkan itu, tapi mungkin tidak semua, khususnya yang Rp 189 triliun," lanjut Benny.

Senada dengan BKH, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, tidak sependapat atas usulan Ketua Komite TPPU Mahfud MD yang ingin membentuk Satuan Tugas (Satgas),

Mengingat, saat ini telah ada Komite TPPU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama untuk melakukan pendalaman hasil transaksi yang ada di PPATK. Sehingga, menurutnya, pembentukan Satgas dinilainya hanya buang-buang waktu.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN