Kritik Ekonom vs Visi Jokowi: Hilirisasi Sebagai Pilar Ekonomi Berkelanjutan

Kritik Ekonom vs Visi Jokowi: Hilirisasi Sebagai Pilar Ekonomi Berkelanjutan
Presiden Joko Widodo Sampaikan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan

BidikNews24.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, merespon kritikan dari Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, terkait kebijakan hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Presiden Jokowi mempertahankan pentingnya kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) saja tidak cukup, dan Indonesia harus mampu mengolah sumber dayanya untuk memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya.

Dia mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang sedang digencarkan adalah untuk melakukan transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Selain komoditas mineral, Jokowi juga menekankan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya terbatas pada komoditas tambang.

Baca Juga : Presiden Jokowi Sampaikan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Negara dalam RAPBN 2024

Komoditas non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas lainnya juga akan dihilirkan dengan mengoptimalkan kandungan lokal dan bermitra dengan UMKM petani dan nelayan, sehingga manfaatnya dirasakan oleh rakyat kecil.

Meskipun pada awalnya kebijakan hilirisasi ini dapat terasa pahit, terutama bagi eksportir bahan mentah, Jokowi meyakinkan bahwa program ini akan memberikan hasil yang positif bagi negara.

Dia menegaskan bahwa upaya ini harus terus dilanjutkan untuk membangun ekosistem yang kuat sehingga manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang.

Jokowi memberikan contoh manfaat dari kebijakan hilirisasi yang telah dilakukan pada komoditas nikel. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat sejak ekspor bijih nikel dihentikan pada tahun 2020.

Ada 43 pabrik pengolahan nikel yang telah dibangun dan membuka peluang kerja yang besar.

Dalam penjabarannya, Jokowi juga menyebutkan estimasi pendapatan per kapita Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam 10 tahun, pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp 153 juta, dalam 15 tahun mencapai Rp 217 juta, dan dalam 22 tahun mencapai Rp 331 juta. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara signifikan.

Namun, ada pandangan berbeda dari Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, yang menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia lebih menguntungkan industrialisasi China.

Faisal mengkritik bahwa manfaat dari kebijakan hilirisasi sebagian besar dinikmati oleh China dan tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia.

Kontroversi mengenai kebijakan hilirisasi ini menunjukkan perbedaan pandangan di kalangan ekonom dan ahli industri.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berpegang pada keyakinannya bahwa kebijakan hilirisasi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN