Kemendagri Tunjuk Wabup Meranti Sebagai PLT Bupati

Kemendagri Tunjuk Wabup Meranti Sebagai PLT Bupati
Foto Suarabekasi.id/ Gedung Kementerian Dalam Negeri RI

BidikNews24.com, Jakarta – Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil, Kementerian Dalam Negeri akhirnya mengambil langkah tegas untuk memastikan roda pemerintahan berjalan normal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Asmar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, Riau.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan pergantian itu didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga: Miliaran Rupiah Berhasil Disita Dari OTT Bupati Meranti

"Berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya," Jelas Benni dalam keterangan resmi seperti dilansir CNN Indonesia Sabtu (8/4/2023).

Kemendagri memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, tetap berjalan setelah Bupati Meranti ditahan KPK. 

"Jadi untuk memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah atau Plt kepala daerah," ungkapnya.

Baca Juga:Harta Kekayaan Bupati Meranti Mencapai 4,7 Miliar

Untuk diketahui, Bupati Meranti Muhammad Adil melakukan praktik korupsi pada tiga kasus sekaligus. Kasus pertama ialah dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai 2023.

Kedua, kasus dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umrah. "Dan (kasus ketiga, red) dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN