Kebijakan Work From Jakarta (WFH) dan PJJ DKI Jakarta

Kebijakan Work From Jakarta (WFH) dan PJJ DKI Jakarta
Ilustrasi Work From Home (WFH)

BidikNews24.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sebagai langkah antisipasi seiring dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN. Kebijakan ini akan diterapkan mulai 28 Agustus hingga 7 September.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan bahwa kebijakan WFH dan PJJ ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN.

Menurutnya, hal ini juga merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kemajuan dari sistem transportasi cerdas (Intelligent Transport System/ITS) di DKI Jakarta.

Kebijakan ini mengatur bahwa ASN dan siswa di Jakarta akan membagi waktu antara bekerja atau belajar di rumah (WFH/WFO) dan di kantor atau sekolah. Sebanyak 50 persen dari ASN dan siswa akan menjalani WFH dan PJJ, sedangkan sisanya akan berada di tempat kerja atau sekolah.

Sementara untuk karyawan swasta, Pemprov DKI hanya mengeluarkan imbauan, dan kebijakan WFH atau WFO sepenuhnya tergantung pada pemilik perusahaan.

Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung acara KTT ASEAN dan sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas serta polusi udara yang sering menjadi masalah di Jakarta.

Selain itu, Heru Budi Hartono juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI sedang mengkaji efektivitas sistem "4 in 1," yang merupakan usulan untuk mengurangi kuantitas mobil yang melintas di wilayah Jabodetabek.

Meskipun masih dalam tahap pembahasan, sistem "4 in 1" ini diharapkan dapat membantu mengurangi polusi udara, yang sebagian besar disebabkan oleh polusi transportasi.

Sebagai alternatif, Heru juga mengimbau warga Jakarta dan sekitarnya untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum seperti KRL, TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Langkah ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Baca Juga : Menaker Kaji Sistem Work From Home (WFH) dalam Mengatasi Polusi Udara DKI Jakarta

Baca Juga : Bupati Tangerang Prioritaskan Work From Home (WFH) di Daerah Kualitas Udara Terburuk

Baca Juga : Tingkatkan Kualitas Udara Sekolah dengan Pemantauan Air Quality Index

Kebijakan WFH dan PJJ serta evaluasi sistem "4 in 1" ini mencerminkan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan transportasi dan lingkungan yang dihadapi oleh ibu kota.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN