Impor Di Tengah Data Neraca Beras Nasional Yang Amburadul

Impor Di Tengah Data Neraca Beras Nasional Yang Amburadul
Foto: Munir Sara (Tenaga Ahli DPR RI)

Bidiknews24.com, Jakarta - Membaca KOMPAS hari ini (6 Des 2022), saya tertegun. Ternyata pasokan beras nasional tak cukup. Selisi kebutuhan dan CBP  meniscayakan impor, dengan berbagai catatan. 


Untuk memberi makan 280 juta mulut di Indonesia hingga Desember 2022, stok cadangan pemerintan (CBP) mesti 1,2 juta ton. 


Dan untuk CBP beras dimaksud, tidak tercapai. Bappenas memperkirakan, stok beras Bulog hingga akhir 2022 <500.000 ton.

Konon dari dari Bappenas pula, mengatakan hingga akhir tahun, cadangan beras RI 5,5 - 5,7 juta ton. Surplus. Namun idealnya cadangan di Bulog mesti 1,2 juta ton.


Namun pertanyaannya, cadangan beras dimaksud Bappenas itu adanya dimana? Di masyarakat? Di penggilingan? Distributor? Kartel? 
Kementan sendiri katakan, stok beras cukup. Stok di penggilingan di 24 provinsi sebesar 610.632 ton. 


Namun di Harian Bisnis Indonesia yang saya baca (edisi 4 Des 2022), Bulog membantah data Kementan. Katanya data Kementan tak sesuai fakta. Jauh di bawah 600 ribu ton. Cadangan Bulog ini penting, dalam rangka intervensi untuk stabilisasi pasokan. Sekaligus mengendalikan inflasi volatile food.


Krisi geopolitik Eropa Timur, mengganggu rantai suplai pangan. Harga pupuk mahal. Produksi pangan menjadi terbatas. Dus, sepanjang 5 bulan ini, inflasi volatile food, berandil mengerek inflasi. Meskipun, inflasi volatile ini tingkat dan andil inflasi terus turun.  


Dari data BPS terbaru (rilis 1 Des 2022), andil inflasi volatile adalah 0,95% dari bulan sebelumnya, 1,18% dengan tingkat inflasi 5,7%. Jadi stok Bulog penting, dalam rangka stabilisasi harga.Di tengah data neraca beras yang amburadul itulah, tekad impor beras 500 ribu ton dilakukan. Dua hari ini, media benar-benar menyoroti kebijakan ini. 


Tak ada salahnya juga impor tersebut, bila terkait faktor cuaca ekstrem, yang menggangu rantai suplai domestik. Seturut risiko gagal panen. Dus, pemerintah harus mengkalibrasi secara baik, bila beras impor tersebut, mengganggu harga gabah petani di musim panen. Apalagi musim panen (P1) itu, jatuh di bulan Februari. 


Lebih dari itu, politik pangan kita antara ketahanan dan kedaulatan tak jelas kemana arah? Diversifikasi pangan berbasis pangan lokal untuk mencukupi sumber karbohidrat setengah hati dilakukan.Dengan 6000 pulau berpenghuni, dengan 1.240 suku, berikut keragaman pangan sebagai bagian dari produk kearifan lokal, maka sesungguhnya diversifikasi pangan adalah bagian dari policy ketahanan dan kedaulatan pangan nasional berbasis kebudayaan Indonesia.


Namun apa mau dikata, untuk beri makan 280 juta penduduk Indonesia, pemerintah kadung memilih jalan pintas. Instan impor ! Aneh, tiap jelang Pemilu, impor beras dilakukan. Di tengah data neraca beras nasional yang amburadul !.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN