Fernando: Mahfud MD Dinilai Intervensi KLB Partai Demokrat

Fernando: Mahfud MD Dinilai Intervensi KLB Partai Demokrat
Foto: Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS.

BidikNews24.com, Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS, menyoroti berbagai komentar Menko Polhukam Mahfud MD, dalam polemik dualisme Partai Demokrat. Berbagai komentar Mahfud belakangan ini, dinilai menimbulkan kontroversi dan kegaduhan politik.

" Pak Mahfud MD terlalu banyak komentar yang menimbulkan polemik dan kegaduhan, terakhir podcast saat ditanya oleh pak Rhenald Kasali mengenai pengajuan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diajukan oleh Pak Moeldoko. Saya menganggap, pak Mahfud MD terlalu jauh mencampuri perkara yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Agung. Selama ini, pak Mahfud terlalu terbiasa berkomentar dan mencampuri yang tidak sepatutnya dikomentari," tegas Fernando.

Menurutnya, pernyataan Mafhud mengenai KLB Partai Demokrat jika dimenangkan oleh KSP Moeldoko, maka hakim yang menangani perkara tersebut dianggap tidak obyektif dan rasional. 
Disisi lain, pernyataan tersebut seolah-olah menggiring opini publik bahwa pertimbangan hukum para hakim sama seperti Menko Polhukam Mahfud MD. 

" Seharusnya pak Mahfud MD sadar, bahwa saat ini yang bersangkutan sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), " ujarnya.

Pernyataan pak Mahfud tersebut kata Fernando, akan dapat mempengaruhi keputusan para Hakim. Selain itu, pernyataan Mahfud MD dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap lembaga peradilan, karena sudah merendahkan martabat para Hakim secara khusus yang menangani perkara Peninjauan Kembali KLB Partai Demokrat.

Fernando mengatakan, seharusnya Mahfud MD menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung, dengan tidak mengintervensi otoritas para hakim dalam menangani perkara tersebut.

Sebab, dalam sistem trias politika, pemerintahan terbagi tiga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai penjabat eksekutif kurang pantas dan kurang elok mencampuri kasus yang ditangani oleh pihak yudikatif terlebih saat ini sedang berproses.

" saya berharap pak Mahmud, jangan terlalu berharap untuk kembali dipertimbangkan menjadi salah satu kontestan pada pilpres 2024,sehingga selalu mencari dan memanfaatkan panggung agar dilirik oleh partai politik atau calon presiden untuk menjadi cawapres.Kalau pak Mahfud ingin menjadi komentator, sebaiknya meninggalkan posisi Menkopolhukam sehingga bebas berbicara dan tidak mengganggu sistem pemerintahan yang ada," tegas Fernando.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN