Buntut Dugaan Transaksi Rp349 T, MAKI Akan Laporkan PPATK Ke Bareskrim

Buntut Dugaan Transaksi Rp349 T, MAKI Akan Laporkan PPATK Ke Bareskrim
Foto tribunnews.com/ Buntut Dugaan Transaksi Rp349 T, MAKI Akan Laporkan PPATK Ke Bareskrim Polri

BidikNews24.com, Jakarta – Pasca terkuaknya transaksi mencurigakan mencapai Rp349 triliun dalam kurung waktu tahun 2009 hingga 2023, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mengambil Langkah hukum akan melaporkan pimpinan PPATK ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut, dalam kaitan dengan dukaan membocorkan dokumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada publik. MAKI menilai, DPR seolah sedang melakukan politisasi atas kinerja PPATK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman membenarkan, jika pihaknya akan melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri, atas dugaan membuka rahasia buntut heboh transaksi mencurigakan RP 349 triliun.

Baca Juga: Menyoal Sederet Skandal Pajak Hingga Temuan 300 Triliun

Menurut Boyamin, langkah hukum ini dilakukan sebagai respon atas pernyataan Komisi III DPR RI yang mengatakan ada pidana dari proses yang disampaikan oleh PPATK di Rapat Komisi III DPR RI Selasa (21/3) lalu.

Disisi lain, aduan atau laporan polisi tersebut berkaitan dengan tindak apa yang dikatakan Anggota Komisi III tersebut bahwa apa yang dilakukan PPATK mengandung unsur pidana.

" Saya akan meminta kepolisian memanggil teman-teman di DPR yang mengatakan pidana dan ini disertai dengan argumen yang DPR sampaikan kepada kepolisian," ungkap Boyamin seperti dilansir republika.co.id Jumat, (24/03/2023) kemarin.

Pernyataan DPR tersebut Kata Boyamin, terkesan menyalahkan PPATK yang telah mengikuti arus di masyarakat dari proses yang telah terjadi terkait Rafael Alun yang memiliki kekayaan berlebih dari pejabat di negara ini.

Dari kejadian itu, kemudian masyarakat menagih kinerja PPATK, yang ternyata telah melakukan penyelidikan transaksi keuangan sejak 2012 dan bahkan telah melakukan perhitungan sejak 2009 di mana ditemukan nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.

Baca Juga: Skandal Pajak dan Bau Anyir Di Lapangan Banteng

Boyamin meyakini apa yang dilakukan oleh PPATK tidak termasuk pelanggaran hukum pidana karena apa yang disampaikan adalah secara global, tidak orang perorangan yang berdampak merugikan satu orang karena rahasianya dibuka.

"Ini adalah bentuk logika terbalik saya. Jika nanti di kepolisian menyatakan tidak ada pidana apa yang disampaikan PPATK, berarti apa yang dilakukan PPATK itu benar," ujarnya.

Boyamin menambahkan, mestinya apa yang telah diungkap oleh PPATK ini, disambut DPR dengan gagap gempita dan menindaklanjuti oleh panitia khusus (pansus) untuk memberikan pengarahan kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti, bukan malah sebaliknya.

 

 

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN