3 Hakim PN Jakpus Dilaporkan Ke Komisi Yudisial

3 Hakim PN Jakpus Dilaporkan Ke Komisi Yudisial
3 Hakim PN Jakpus Dilaporkan Ke Komisi Yudisial/ Foto: nasional.sindonews.com

Bidiknews24.com, Jakarta – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan dan jadwal Pemilu 2024, akhirnya berbuntut panjang.

Sejumlah kalangan akhirnya melaporkan tiga hakim PN Jakarta Pusat, ke Komisi Yudisial (KY) pada senin, (6/03/2023). Salah satunya, laporan dilayangkan Kongres Pemuda Indonesia, Themis Indonesia Law Firm, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Laporan itu terkait putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan perdata Partai Prima yang terdaftar dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Baca Juga: Mahfud Cium Aroma Tak Sedap Dibalik Putusan PN Jakpus Menunda Pemilu 2024

Perwakilan pelapor dari KPI, Sapto Wibowo Sutanto, menyatakan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait dengan putusan pengabulan gugatan tersebut. Pasalnya, pengadilan terkait proses Pemilu tak seharusnya diputus oleh Pengadilan Negeri.

"Seharusnya beliau mengajukan itu tidak ke Pengadilan Negeri, harusnya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) ataupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Nah, ini kenapa Pengadilan Negeri? Memangnya kita mau sidang sengketa lahan, sengketa tanah, sengketa rumah? Kan harusnya ke sana," ujar Sapto seperti di lansir dilansir Gatra.com.

Baca Juga: Mahfud MD Desak KPU 'Lawan' Putusan PN Jakpus

Selain itu, kata Sapto, kejanggalan juga terdapat pada perbedaan subjek penggugat yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penggugat yang tertera dalam surat putusan Majelis Hakim.

Sementara itu, Juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting menyebut, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut. Pihaknya akan melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Bahkan, salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.

Baca Juga: PN Jakpus Hukum KPU Tunda Pemilu Hingga Juli 2025

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan mengabulkan gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima terhadap KPU. Perkara ini diregister dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KE KONTEN